https://www.suaramerdeka.com/smcetak/baca/180436/jangan-buru-buru-ambil-kesimpulan

• Jangan Buru-buru Ambil Kesimpulan

  Dugaan Surat Suara Tercoblos di Malaysia

• Jumat, 12 April 2019 | 03:34 WIB

• Penulis:
  • SuaraMerdeka.com

JAKARTA - Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) akan menyelidiki kasus dugaan surat suara tercoblos di Malaysia. Kedua lembaga itu akan menerjunkan anggota ke Negeri Jiran.

Salah satu fokus penyelidikan adalah apakah surat suara yang tercoblos itu asli yang dicetak KPU atau bukan. Ketua KPU Arief Budiman mengatakan, pihaknya langsung bergerak cepat ketika mengetahui kasus tersebut. KPU langsung mengontak panitia Pengawas Pemilu Luar Negeri (PPLN) di Malaysia untuk memastikan apa yang sebenarnya terjadi.

”Sampai malam ini masih on going process. Jadi memang perlu klarifikasi beberapa hal. Saya mau tahu, itu tempat siapa, surat suaranya apa benar dari KPU, siapa yang buat video, siapa yang lapor Panwas, apa sikap otoritas setempat,” ujar Arief dalam jumpa pers di kantor Bawaslu, Jakarta, Kamis (11/4).

Arief meminta semua pihak tidak buru-buru mengambil kesimpulan atas temuan yang videonya viral di media sosial tersebut. Sebab, KPU dan Bawaslu sudah menempuh langkah-langkah dengan cepat.

”Dalam waktu tidak lama KPU akan memutuskan. Jangan lihat ini berlebihan, ini biasa saja. Kalau ada (kejadian ini) di dalam negeri, kami minta juga pengecekan,” ucapnya. Hal yang sama juga diungkapkan anggota Bawaslu Mochammad Afifuddin.

Dia menyebut pihaknya langsung melakukan pengecekan dan klarifikasi terkait peristiwa ini, termasuk mengecek keaslian surat suara yang tercoblos dimaksud. ”Ini yang kami akan klarifikasi. Jadi jajaran kami ada di sana, tinggal bagaimana kita pastikan kejadian itu seperti apa, surat suara dari mana, asli punya KPU (atau bukan), dan lain-lain,” kata Afif.

Di satu sisi, Afif mengakui kejadian di Malaysia itu benar terjadi. Namun demikian kasus itu masih didalami pihaknya bersama KPU. Video penemuan puluhan kantong surat suara yang tercoblos di Bandar Baru, Bangi, Selangor, Malaysia pada Kamis (11/4) itu beredar luas di medsos. Dalam video, puluhan kantong berwarna hitam tersebut berada di ruangan yang sudah tidak terpakai. Sejumlah orang yang tampak di video menunjukkan surat suara dalam kantong.

Ada coblosan di kolom pasangan caprescawapres nomor urut 01 Joko Widodo- Ma'ruf Amin. Sebagian dari mereka juga menunjukkan surat suara calon anggota legislatif Daerah Pemilihan Jakarta II yang mencakup Jakarta Pusat, Jakarta Selatan, dan Luar Negeri. Surat suara yang ditunjukkan sudah tercoblos caleg Partai Nasdem.

Padahal, berdasarkan jadwal resmi dari KPU, pemungutan suara di Malaysia menggunakan sistem TPS Luar Negeri (TPS LN) yang dilakukan di empat kota, yakni Kinabalu, Kuching, Penang, dan Tawau, seluruhnya baru akan dilakukan pada Minggu (14/4). Atas penemuan tersebut, anggota Bawaslu Fritz Edward Siregar meminta KPU menghentikan pemungutan suara di seluruh Malaysia.

”Penghentian untuk sementara,” ujarnya. Fritz menyebut surat suara itu ditemukan oleh PPLN Kuala Lumpur. Menurutnya, penghentian harus dilakukan sampai semua terbukti bahwa ada atau tidak ada tindakan kecurangan terstruktur, sistematis, dan masif.

Anggota KPU Ilham Saputra mengatakan, pihaknya tengah menyelidiki kronologi kejadian itu. Karena itu, KPU belum akan mengambil langkah sebelum mengetahui kejadian detail. KPU dan Bawaslu menargetkan akan menyelesaikan penyelidikan kasus itu pada 14 April.

Tidak Tertangkap

Tim Kampanye Nasional (TKN) Joko Widodo-Ma'ruf Amin di Malaysia mengaku terkejut dengan temuan puluhan ribu surat suara yang telah tercoblos pasangan 01. Sekretaris TKN Malaysia Dato Muhammad Zainul Arifin menyayangkan oknum di balik surat suara tercoblos itu tidak tertangkap saat penggerebekan.

Ia menduga oknum yang mencoblos suarat suara tersebut sengaja dilepas. ”Sangat disayangkan pada saat penggerebekan oknum yang melakukan lari dan tidak tertangkap. Kami menyesalkan hal itu,” ujar Zainul dalam keterangan tertulis, Kamis (11/4).

”Ada dugaan sengaja pelaku disuruh melarikan diri,” ujarnya. Sebab, kaburnya pelaku sengaja dilakukan agar Jokowi-Ma'ruf tersudut. ”Maka kami akan mengambil langkah hukum untuk melaporkan balik oknumoknum yang secara sengaja merusak kertas suara tersebut,” ujar Zainul. Lebih lanjut, menurut dia, surat suara yang telah tecoblos tersebut harus diselidiki secara seksama, apakah benar dikeluarkan KPU atau tidak. Sebab, ada kemungkinan surat suara tersebut palsu dan digunakan untuk merugikan pasangan 01.

”Dengan jumlah puluhan ribu, sangat banyak dan rumit kalau dilakukan orang per orang,” ujarnya. Zainul berharap masyarakat tidak mengeluarkan pendapat negatif sebelum ada kesimpulan dari kejadian tersebut. ”Karena kita harus menghindari berita- berita yang bersifat hoaks,” ujarnya. Lebih dari itu, ia meminta Bawaslu datang langsung dan berkoordinasi dengan kepolisian Malaysia untuk menindaklanjuti kejadian tersebut. ”Jangan hanya mendengar laporan dari bawah yang belum tentu kebenarannya,” ujarnya.

Partai Nasdem menyatakan tidak mengetahui dan tidak bertanggung jawab soal dugaan surat suara Pileg 2019 dua calegnya, Davin Kirana dan Ahmad, di Selangor dan Kuala Lumpur, Malaysia yang sudah tercoblos. Anggota Dewan Pakar NasDem Teuku Taufiqulhadi mengklaim partainya dan TKN Jokowi-Ma'ruf tidak melakukan politik kotor seperti itu.

”Kami menegaskan bahwa TKN dan Nasdem tidak mengetahui itu dan tidak bertanggung jawab sama sekali. Kami menolak politik kotor seperti itu,” ujar Taufiqulhadi. Pihaknya menyesalkan tudingan bahwa pelaku yang mencoblos surat suara tersebut merupakan bagian dari NasDem. Ia juga menyesalkan tudingan bahwa Duta Besar Indonesia untuk Malaysia Rusdi Kirana yang merupakan orang tua Davin diseret dalam dugaan pelanggaran pemilu tersebut. Terkait dengan hal itu,

Taufiqulhadi meminta Badan Pengawas Pemilu untuk menyelidiki dan menangkap pelaku yang mencoblos suarat suara tersebut. Sebab, nama baik NasDem terganggu jika pelaku tidak berhasil segera ditangkap. Adapun juru bicara Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo Subianto-Sandiaga Uno, Miftah Sabri menyebut tercoblosnya surat suara itu sebagai skandal besar pemerintahan Jokowi. Miftah pun setuju Pemilu 2019 di Negeri Jiran dihentikan seperti permintaan Bawaslu, karena ini masuk sebagai dugaan pelanggaran.

”Saya pikir saya setuju ditunda. Dipastikan dulu itu (kebenarannya),” kata Miftah. Pengamat politik dari Undip Fitriyah menyampaikan, temuan itu menunjukkan bahwa partisipasi, kepedulian, dan kesadaran masyarakat terhadap penyelenggaran Pemilu 2019 cukup tinggi. Selain itu, juga mengindikasikan Bawaslu telah bekerja dengan baik. ”Kejadian di Malaysia tersebut bukan yang pertama. Pada pemilu sebelumnya juga pernah ditemukan indikasi kecurangan, yakni di daerah perbatasan Malaysia.

Kejadian ini sekaligus dapat menjadi perkiraan untuk hasil pantauan Pemilu 2019 di Malaysia, agar upaya-upaya kecurangan yang dilakukan pihak tertentu bisa dicegah. Saya mengapresiasi pihakpihak yang mampu mendeteksi dan mengungkap kecurangan yang ada tersebut,” papar dia. ”Potensi kecurangan pasti akan selalu ada. Keberadaan lembaga-lembaga pengawas independen perlu diperhatikan Bawaslu dengan baik.

Selanjutnya butuh perkuatan di kabupaten/kota hingga setiap TPS. Pengawasan partisipatif oleh masyarakat bisa mencegah kecurangan,” imbuh Fitriyah. Menurut dia, selama ini Malaysia memang menjadi salah satu negara yang memiliki potensi kecurangan tertinggi. Mengingat jumlah pemilihnya paling besar jika dibandingkan negara-negara lain. (D3,J22,ary, cnn-19)