Minggu, 29 Maret 2020

Bawaslu Perintahkan Pemilu Ulang Metode Pos & Ganti 2 PPLN

Maret 29, 2020No comments

https://www.kompas.tv/article/45496/kisruh-pemilu-di-malaysia-bawaslu-perintahkan-pemilu-ulang-metode-pos-ganti-2-ppln

Bawaslu Perintahkan Pemilu Ulang Metode Pos & Ganti 2 PPLN

Berita kompas tv | 16 April 2019 | 16:52 WIB

Setelah ditemukannya surat suara tercoblos di Malaysia, Bawaslu nilai PPLN Kuala Lumpur tidak melaksanakan tugas dengan baik.

Bawaslu rekomendasikan pemungutan suara ulang di Kuala Lumpur, pemungutan suara ulang hanya dilakukan bagi pemilih di Kuala Lumpur dengan metode pos yang jumlah pemilih terdaftar sebanyak 319.293 pemilih karena ditemukan data surat suara yang dikirimkan melalui pos tidak tercatat jumlahnya.

Bawaslu juga rekomendasikan pergantian PPLN sebanyak 2 orang. Berikut keterangan lengkap Bawaslu.

#Pemilu2019 #Malaysia #suratsuaratercoblos

Posting Komentar

Recent Posts

" Covid-19, TKI/PMI Minta Maaf, Antara Hak dan Kewajiban" Semoga wabah ini cepat berlalu. Kita paham dan mengerti bahwa Presiden juga lagi pusing mengurus masalah WNI didalam negeri tetapi ada jutaan WNI/TKI yg ada di Malaysia memerlukan bantuan sebab Meraka semua juga WNI, Yang Memiliki Hak yg sama. Terlebih UU No 18/2017 tentang Perlindungan Pekerja Migrant Indonesia Pasal 39 huruf (f) , psl 40 huruf (b) , psl 41 huruf (d) mengamanatkan bahwa Pemerintah Pusat, Pem Prov, dan Pem Kab/Kota mengurus kepulangan PMI dlm hal tejadi peperangan, bencana alam, WABAH PENYAKIT, deportasi, dan PMI Bermasalah. jadi Pemerintah memiliki tanggung jawab terhadap PMI/TKI, Maka Presiden harus turun tangan karena jumlah TKI di Malaysia jutaan org yg terdampak dari kebijakan PKP/ Lockdown di malaysia ini. Terlebih lagi TKI Meyumbang Rp 119 T meyumbang Devisa Nasional Per Tahun 2017. Angka yg tidak sedikit jdi sedikit bantuan sembako kepada TKI di Malaysia tidak akan memiskinkan negara ini Semoga respon Mr. Presiden bisa segera menyelesaikan satu dari sedikit masalah WNI/TKI yg ada di Malaysia dan semoga juga jajaran yg ada di bawahnya seperti Menlu, TNI, KBRI dan KJRI dapat merespon dgn cepat, adil dan tanpa diskriminasi dan Serta bantuan tepat sasaran. Kami PMI/TKI Memohon Maaf jikalau sudah meyusahkan Mr. Presiden Jokowi. "PMI Kuat, Negara Berdaulat"

DATO' MZA

Minggu, 29 Maret 2020