Kamis, 24 Oktober 2019 | 23:00 WIB
Mantan TKI Ini Siap Wujudkan Keinginan Jokowi kepada Para Pekerja Migran Indonesia
Ketua Pusat Penyelesaian Permasalahan Warga Negara Indonesia (PPP WNI), Dato’ M Zainul Arifin. ( Foto: Istimewa )
Jakarta, Beritasatu.com - Ketua Pusat Penyelesaian Permasalahan Warga Negara Indonesia (PPP WNI), Dato’ M Zainul Arifin mengapresiasi keputusan Presiden Joko Widodo (Jokowi) terhadap komposisi Kabinet Indonesia Maju.
“Saya sebagai perwakilan dari TKN luar negeri sangat mengapresiasi keputusan Pak Jokowi pada Kabinet Indonesia Maju yang baru saja dilantik. Pak Jokowi sangat tepat dalam mengakomodasi berbagai elemen di kabinetnya,” kata Dato’ Zainul di Jakarta, Kamis (24/10/2019).
Apalagi, sambung Dato’ Zainul, pada bidang tenaga kerja, Presiden Jokowi sangat jelas memerintahkan Menteri Tenaga Kerja yang baru, Ida Fauziyah, untuk fokus pada urusan meningkatkan kualitas pekerja dan memberikan perlindungan pekerja migran.
“Urusan kemitraan, pendidikan industri, meningkatkan kualitas pekerja, mengenai jaminan sosial tenaga kerja, perlindungan pekerja migran. Jadi jelas konsen kedepan pekerja migran Indonesia (PMI) menjadi salah satu fokus pemerintah,” kata dia.
Pada sektor pekerja migran, kata mantan tenaga kerja Indonesia (TKI) ini, untuk mewujudkan target dari Presiden Jokowi, dirinya siap jika ditugaskan mengurusi Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI). Apalagi, selama ini dirinya sangat bersentuhan dan konsen pada persoalan-persoalan pekerja migran.
“Insyaallah, jika amanah ini diberikan kepada saya untuk menjadi kepala BNP2TKI, saya akan komitmen memberikan terobosan positif dan siap menyerahkan setengah hidup saya untuk kepentingan pekerja migran Indonesia yang lebih baik lagi,” ujarnya.
Selain itu, kata Dato’ Zainul, yang harus diperhatikan juga adalah persoalan hulu hingga hilir para pekerja migran. Menurutnya, sistem pengawasan dari awal perekrutan sampai memastikan di mana dan apa pekerjaannya harus diawasi ketat.
“Untuk itu, harus dilakukan blusukan dan jemput bola ke kampung-kampung serta desa-desa untuk mengawasi, mulai dari agensi, pola perekrutan, persiapan, hingga di mana akan ditempatkan, sehingga bisa menindak tegas dan mencegah jika ada yang tidak sesuai dengan peraturan yang berlaku,” jelas dia.
Dikatakan pula, BNP2TKI juga wajib hadir untuk melakukan edukasi dan advokasi hukum kepada pekerja migran jika ada persoalan selama bekerja di luar negeri. “Harus cepat tanggap untuk menyelesaikan persoalan yang ada, berkordinasi dengan seluruh steakholder yang berhubungan dengan pekerja migran untuk bersama-sama memberikan edukasi agar memahami peraturan-peraturan yang ada,” paparnya.
Karena itu, Dato’ Zainul berharap, periodesasi Kepala BNP2TKI ke depan lebih memiliki power agar menjadi garda terdepan untuk menjaga muruah PMI di luar negeri serta nama baik Indonesia di mata internasional agar PMI berdaulat, bekerja dengan rasa aman dan nyaman.
“PMI merupakan pahlawan devisa negara yang meyumbangkan darah dan keringat mereka untuk bangsa dan keluarga. Sudah sepantasnya BNP2TKI hadir dengan maksimal untuk melayani dan memfasilitasi PMI selama bekerja di luar negeri. Ke depan, Pak Presiden tidak perlu pusing lagi mengurusi problematika ini. BNP2TKI hadir menjadi solusi, Kepala BNP2TKI harus orang muda yang memiliki misi dan komitmen yang kuat melakukan perubahan lebih baik lagi,” kata dia.
0 komentar:
Posting Komentar